DPS Sebagai Ruh Lembaga Keuangan Syariah - IKPM KAIRO

Sabtu, 21 Februari 2015

DPS Sebagai Ruh Lembaga Keuangan Syariah



Sejak perbankan syariah hadir di Indonesia tahun 1992, banyak perkembangan yang patut diapresiasi dalam rangka ‘mensyariahkan’ praktek muamalah di tanah air. Walau banyak kendala di sana-sini, tapi proses realisasi mimpi umat Islam ini terus berlanjut hingga saat ini. Respon umat pun bermacam-macam bentuknya. Ada yang nyinyir, ada juga yangnyengir, seperti melihat ‘makanan empuk’ dalam proyek islamisasi ini. Tapi tidak sedikit yang murni ingin bermetamorfosis, dari seorang kapitalis pemuja modal, menjadi seorang islamis penjunjung moral. Tentunya dalam konteks muamalah, interaksi antar manusia. Yang setiap hak adami sangat dihargai oleh-Nya, bahkan di hari penghitungan, taubat atas dosa kepada sesama tidak akan diterima, selama hak tersebut belum dikembalikan atau diikhlaskan oleh pemiliknya.

Dalam perjalanannya, perbankan syariah (makro maupun mikro) cukup sulit untuk keluar dari imej perbankan konvensional. Hal itu bisa disebabkan peraturan pemerintah (hukum positif dan perpajakan) yang cukup“mengekang” pertumbuhan perbankan syariah, atau tidak adanya kesungguhan para praktisi LKS untuk benar-benar bersyariah dalam muamalah. Sehingga para nasabah seperti melihat dua nama dengan esensi yang sama, bahkan ada yang memandangnya sebagai bentuk hipokrit para bankir syariah. Benarkah demikian? Di sini lah pentingnya dewan pengawas syariah, untuk mengawal praktek muamalah syariah dari pihak internal, sekaligus menjelaskannya kepada pihak eksternal. Dan memang, salah satu hal utama yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional adalah adanya sistem pengawasan syariah (riqâbah syar’iyyah).  Maka lembaga keuangan syariah (LKS) yang berbentuk bank maupun non-bank diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur kelembagaannya.

Tugas Utama DPS

Dalam konteks Indonesia, tugas pokok DewanSyariah Nasional (DSN) telah dirumuskan dalam keputusan MUI No. Kep 754/II/1999,yaitu:
1.   Menumbuhkembangkanpenerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian.
2.   Mengeluarkanfatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3.   Mengeluarkanfatwa atas produk keuangan syariah.
4.   Mengawasipenerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Jika DSN skalanya nasional, maka DPS adalah representasi DSN pada setiap LKS yang ada. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tentang tugas DPS kurang lebih mencakup empat hal di atas, diantaranya; menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam produk dan pedoman operasional, memberikan opini syariah terhadap produk baru, melakukan review secara berkala, dan meminta fatwa kepada DSN pada produk baru yang belum ada fatwanya.

Secara normatif, aturan yang diberikan DSN maupun PBIsudah baik sekali. Tapi dalam prakteknya, selalu saja ada penyelewengan akad syariah yang belum terdeteksi oleh DPS yang ada. Hal itu dapat terjadi karena tidak optimalnya kinerja DPS, atau jajaran direksi LKS yang membatasi gerak mereka. Sifatnya kasuistik memang, tapi seharusnya label “syariah” dapat memacu mereka untuk lebih hati-hati dan profesional.

Kendala DPS

Meskipun kehadiran DPS adalah hal yang sangat positif dalam menjaga praktek lembaga keuangan syariah, namun ada beberapa kendala yang sering dihadapi dan sangat mendesak untuk dibenahi. Diantaranya adalah:

1) Kurangnya sumber daya manusia dalam penguasaan fikih muamalah dan ilmu ekonomi yang mumpuni dan siap pakai.

Hal ini adalah kendala klasik yang dihadapi LKS yang ada dan terus bergulir hingga sekarang. Maka tak heran, jika beberapa LKS menggunakan jurus“asal comot” untuk mendapuk beberapa dai dan ulama lokal untuk menjadi DPS, yang kadang mereka tidak punya kompetensi dalam fikih muamalah dan ilmu ekonomi secara bersamaan. Walhasil, banyak profil berkompeten yang merangkap jabatan DPS di beberapa LKS. PBI memberikan batasan dengan maksimal empat LKS. Tentunyamereka tidak akan maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai DPS, karena satu LKS saja dapat memberikan list job yang menumpuk. Tapi itulah kenyataannya, dan harus segera kita benahi.

Banyak ulama yang menguasai fikih muamalah, tapi hanya sedikit dari mereka yang juga mempunyai ilmu ekonomi. Karena sejatinya, ekonomi islam adalah perpaduan antara ilmu syariah dan  ilmu ekonomi. Ilmu syariah memiliki kaitan dengan cabang-cabangnya, seperti fikih, usul fikih, dan sebagainya. Sedangkan ilmu ekonomi juga tidak dapat dipisahkan dari unsur pembentukannya, seperti ekonometrika, akuntansi, dan lainnya. Walaupun memang DPS tidak perlu menjadi expert dalam ilmu ekonomi, cukup mengetahui dasar-dasarnya. Dengan itu, diharapkan DPS dapat mengawal praktek muamalah yang terjadi dalam LKS secara detil dan komperehensif.

2) Terbatasnya ruang gerak DPS.

Sebagaimana penulis singgung di atas, pada beberapa kasus, jajaran direksi suatu LKS cenderung membatasi ruang gerak DPS. Indikasinya adalah posisi mereka dalam struktur kepengurusan LKS terkait. Idealnya, DPS sejajar dengan dewan komisaris, mempunyai wewenang untuk mengetahui dan bertanya tentang operasional seorang teller hingga direktur umum. Sehingga fatwa kesyariahan operasional LKS yang dikeluarkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

3) Hukum Positif dan Perpajakan.

Pada setiap rapat DSN, setidaknya ada tiga pihak yang harusdidatangkan; pakar syariah, pakar hukum positif, dan pakar ekonomi (termasukpraktisi). Karena setiap produk akad yang akan dikeluarkan harus dapat“menyesuaikan diri” dengan tiga aspek; syariah, ilmu ekonomi, dan hukum (termasukpajak). 

Pada prakteknya, gerak perbankan syariah cukupterkekang oleh hukum positif dan perpajakan. Misalnya akad mudarabah, jikaterdapat perselisihan, ia tidak bisa diangkat ke pengadilan. Karenaparadigmanya bukan utang-piutang. Juga akad murabahah, ia harus dulu didahuluiakad wakalah, karena jika tidak, akan terkena dua pasal pajak; pembelian barangdan penjualannya. Pajak yang tinggi akan mempengaruhi harga barang yang akandikreditkan oleh pihak bank, sehingga kredit murabahah dirasa “lebih mahal”dari bunga bank konvensional. Satu hal yang membuat banyak kalangan menjadienggan bermuamalah dengan bank syariah.

Isu Negatif DPS

Menurut hemat penulis, ada dua isu sentral yang sering dilontarkankepada DPS. Pertama,conflict of Interest. Selingkuhkepentingan dalam konteks DPS adalah fakta bahwa mereka yang menjadi DPS dibeberapa bank syariah juga tercatat sebagai anggota DSN, sehingga membuatbeberapa kalangan meragukan independensi DSN dalam mengeluarkan fatwa. BukankahDPS mendapat gaji dari bank yang memakai jasanya?

Hal ini mungkin dapat dijawab dengan realita minimnya profilberkompeten yang dapat mengisi posisi DPS, sehingga hal ini menjadikonsekwensinya. Fatwa DSN juga dapat diteliti kesyariahannya secara ilmiah,tidak asal-asalan. Lagipula, fatwa DSN adalah hasi musyawarah sekumpulan ulama,bukan 1-2 orang saja.

Kedua, terlalumemudahkan kehalalan suatu produk akad. Sebagaimana dialami oleh Dar el-Ifta el-Mishriyah(Lembaga Fatwa Mesir) saat memfatwakan kebolehan bunga bank pada utangproduktif (investasi), dengan alasan bahwa ia termasuk akad yang belum tersebutdalam nas agama (uqud ghairu musammah).
Isu kedua ini sangat relatif, kita dapat menjawabnyadengan jawaban untuk isu pertama. Disamping fatwa yang ada dapat ditelitisecara ilmiah, sehingga terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut.

Menuju DPS Ideal

Ada beberapa langkah positif yang telah dilakukan oleh DSN dalam rangka memperbaiki kinerja DPS, salah satunya adalah sertifikasi. Dengan sertifikasi, DSN dapat menjaga kualitas DPS yang ada. Jika melihat jumlah perbankan syariah yang ada –makro maupun mikro-, sudah 382 DPS yang telah disertifikasi oleh DSN.

Tanpa menafikan langkah positif di atas, menurut penulis ada dua hal yang dapat dilakukan untuk menuju DPS ideal. Pertama, melayani pertanyaan terkait kesyariahan produk dari nasabah maupun karyawan. Pihak DPS dapat menentukan beberapa waktu dalam seminggu untuk menjawab pertanyaan, offline maupun online. Hal ini jika dilakukan dengan sabar dan telaten, akan mempercepat islamisasi mental bermuamalah umat Islam Indonesia.

Kedua, membuat forum antar DPS LKS secara intensif. Dari forum ini, diharapkan adasharing permasalahan dan solusi yang diterapkan oleh DPS satu dan lainnya. Forum ini juga dapat meminimalisir perbedaan fatwa antara DPS LKS satu dan lainnya.

Membahas urgensi Dewan Pengawas Syariah sama halnya membahas keutaman adanya seorang ulama bagi masyarakat, maupun kebutuhan pemerintah kepada seorang hakim. Mewujudkannya sudah masuk kategori fardhu‘ain bagi setiap LKS.

Semoga umat Islam Indonesia diberi taufik dan inayah-Nya untukbenar-benar berislam dalam muamalah. Amin ya rabbal ‘alamin. []

*diterbitkan oleh Majalah Suara Muhammadiyah, edisi 1-15 Februari 2014.

1 komentar:

  1. Saya tertarik dengan informasi diatas. Saya juga mempunyai tulisan yang sejenis yang bisa menambah referensi anda kunjungi http://ps-ekosyariah.gunadarma.ac.id

    BalasHapus

@way2themes