Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam - IKPM KAIRO

Rabu, 04 Maret 2015

Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam



Peran wanita dalam masyarakat tidak bisa dinafikan dari kenyataan. Sejarah telah membuktikan bahwa wanita cukup mempunyai peran penting dalam memajukan peradaban umat manusia. Bahkan, dalam bidang keilmuan para wanita hampir menyaingi para lelaki. Sejak zaman sahabat, para istri Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW, bahkan Sayyidah Nafisa ra, cicit Rasulullah SAW, sempat menjadi mufti Madzhab Maliki di Mesir. Demkian pula dengn Ibn Hajar ‘Asqolani, penulis karya agung Fath al-Bârî, ia belajar Ilmu Hadis kepada sekitar 52 wanita.

Namun, pada akhir zaman ini muncul fenomena yang belum dikenal dalam sejarah islam. Para wanita berbondong-bondong ikut meramaikan dunia politik dan kepemerintahan, dengan salah satu alasannya: Emansipasi wanita. Hal ini cukup menyulut terjadinya perdebatan sengit antar beberapa ulama kontemporer.

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa wanita tidak diperkenankan berada pada wilayah politik dan kepemerintahan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW “Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh Wanita.”  Hadis ini menuai banyak kritikan dari para orientalis, karena kenyataannya beberapa wanita sukses dalam kepemimpinan, misalnya Bunda Theresa, Indira Gandhi, Margaret Thatcher dan Golda Meir. Akhirnya, beberapa ulama kontemporer mencoba mereview ulang makna yang terkandung dalam hadis tadi.

Hadis diatas diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para ulama sepakat, semua hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dalam Kitab Shahîh-nya tidak bisa diganggu gugat keotentikannya.

Jika kita ingin flash back melihat sebab munculnya hadis ini, hadis ini muncul pada masa genjatan senjata Hudaibiyah. Saat itu, Rasulullah SAW memanfaatkannya untuk berdakwah pada raja-raja yang berkuasa disekitar Jazirah Arab dengan mengirimkan surat kepada mereka. Singkat cerita, Kisra Persia, salah satu raja yang menerima surat tersebut, menerima surat itu dengan penuh kesombongan dan keangkuhan serta menyobek-nyobeknya.

Mendengar perlakuan Kisra Persia terhadap suratnya, Rasulullah SAW berdoa agar Allah menyobek-nyobek kerajaannya sebagaimana yang ia lakukan terhadap surat Rasulullah. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin hari, terkabulnya doa Rasulullah tersebut semakin nampak. Kekacauan semakin terlihat pada tubuh kerajaan tersebut. Para putra mahkota saling membunuh berebut kekuasaan. Pada akhirnya, tak tersisa seorang pun yang berhak menduduki singgasana kecuali seorang wanita. Mengetahui hal ini, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan pernah beruntung, suatu kaum yang dipimpin oleh wanita.” Akhirnya, Kerajaan Persia pun berhasil dikuasai pada masa Umar.
Apapun sebabnya, selama lafazh hadis tersebut umum, kaedah mengatakan, “al-‘Ibratu bi ‘umûmi al-lafzhi, la bi khushûshi al-sabab.” Dari sini, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa wanita tidak berhak untuk memimpin. Madzhab Hanafi, Ibn Hazm dan Thabari berpendapat bahwa larangan ini hanya pada tingkat kepemimpinan tertinggi seperti presiden atau khalifah. Namun Imam Syaukani mengatakan, larangan ini mencakup semua jenis kepemimpinan.

Pendapat mayoritas ulama tersebut diamini oleh ulama kontemporer sekelas Muhammad al-Ghazali pada awal ketenarannya. Dalam kitabnyaMin Huna Na’lam, al-Ghazali mengatakan bahwa wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam memimpin, bahkan dalam kementerian dan kehakiman. Hemat al-Ghazali, ini sudah termasuk kezhaliman terhadap fitrah manusia. Jika Allah menjadikan para lelaki sebagai pemimpin wanita didalam rumah, bagaimana mungkin wanita bisa memimpin lelaki diluar rumah yang notabene cakupannya lebih luas.

Namun, setelah melakukan penelitian yang lebih dalam, al-Ghazali menarik perkataannya kembali. Dalam kitabnya, Sirru Ta`akhkhuri al-‘Arab wa al-Muslimin, ia mengatakan bahwa wanita berhak menduduki kepemimpinan apa saja selain khilafah.

Pernyataannya ini ia perjelas dalam kitab al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahli al-Fiqh wa Ahli al-Hadits. Menurutnya, hadis tersebut mempunyai makna khusus. Jika diperhatikan, sebab keruntuhan Kerajaan Persia saat itu adalah kekisruhan yang terjadi dalam pemerintahan. Ketika para putra mahkota tak ada yang mau mengalah, serta tidak ada sikap saling menghormati pendapat, sehingga terjadi saling membunuh yang menyebabkan kepada habisnya ‘stock’ putra mahkota, dan yang tersisa hanyalah seorang wanita yang tidak tahu menahu masalah kepemimpinan.

Al-Ghazali menjadikan Golda Meir sebagai contoh. Jika ketika itu yang memimpin adalah seorang wanita sepertinya, maka kehancuran tidak akan terjadi semudah itu. Ia menambahkan, bahwa kemampuan wanita dalam memimpin telah dibuktikan oleh al-Quran dengan kisah Ratu Bilqis Penguasa Negeri Saba`. Al-Quran mengisahkan Negeri Saba` ketika itu, makmur dibawah kepemimpinan seorang wanita. Menyerahnya Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman pun tidak menjadi lambang kelemahan dan ketidak mampuan dalam memimpin, bahkan, hal itu dianggab sebagai lambang kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Disudut lain, Yusuf Qardhawi ikut mengamini pendapat al-Ghazali ini dibeberapa buku-bukunya, seperti di bukunya Min Fiqhi al-Daulah fi al-Islam dan Fatawa Mu’ashirah. Qardhawi menambahkan, jika hadis tersebut dipahami secara umum maka akan bertentangan dengan al-Quran. Menurutnya, seorang wanita yang memimpin suatu kementerian misalnya, pada hakekatnya ia tidak bekerja sendiri. Karena sebenarnya itu semua adalah hasil kerjasama tim yang ia pimpin.

Demikian pula dengan Dr. Abdul Hamid al-Mutawalli berpendapat sama. Namun, sangat disayangkan argumennya kurang tepat, karena ia  men-dha’if-kan hadis tersebut. Ia mengatakan, hadis tersebut merupakan hadis ahad yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam hal-hal yang sangat penting seperti masalah kepemerintahan seperti ini. Mengomentari pendapat al-Mutawalli, Muhammad Abdul Majid al-Fiki, dalam bukunya al-Mar`ah min al-Siyasah ila Ri`asah, mengatakan bahwa argumen al-Mutawalli ini telah menyalahi pendapat ulama salaf dan khalaf dalam masalah keotentikan hadis yang diriwayatkan Bukhari. Serta yang ia maksud dengan hal-hal yang sangat penting tersebut tidak mempunyai batasan-batasan yang pasti, dan tidak satupun dari para ulama, yang berpendapat seperti ini.

Sedangkan Dr. Muhammad Salim al-‘Awa, mengisyaratkan pada perbedaan antara khilafah dan kepemimpinan negara. Ia membolehkan wanita menempati kursi kepemimpinan negara, tapi tidak untuk khilafah.

Hal ini juga dinyatakan oleh Grand Syekh al-Azhar Dr. Sayyid Thanthawi. Ia menyatakan dalam surat kabar al-Syarqu al-Ausath pada tahun 1999, hal ini merupakan masalah khilafiah. Mayoritas ulama  berpendapat bahwa khilafah sama halnya dengan kepemimpinan negara, dan wanita tidak boleh menduduki posisi tersebut atas dasar hadis diatas. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa hadis tersebut khusus untuk Kerajaan Persia pada saat itu. Dua bulan setalah pernyataannnya ini, ia mengeluarkan fatwa untuk pemerintah Indonesia bahwa wanita boleh menduduki kursi kepresidenan.

* Diterbitkan oleh Buletin Informatika Edisi Pemilu Wihdah 2011 dan Buku “Melaju Peradaban” (Kumpulan Esay Mahasiswa Indonesia di Mesir).     

Tidak ada komentar: