Pemilu itu Wajib, Pemimpin adalah Pemimpin meski dengan Kudeta

Oleh: Fadjar Sutarko, Lc

Memilih pemimpin dalam Islam bukanlah sebuah rutinitas 4-5 tahunan, melainkan sebuah kewajiban religius (fardhukifayah dengan mukhatab ahlul ikhtiyar). Itu, jika diyakini Islam sebagai sebuah kurikulum paripurna yang tidak terpisah dari kehidupan sosial. Allah berfirman; “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan amanat pada ahlinya,” kemudian pada  paragraf selanjutnya, “Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian” (QS. an-Nisa 58-59).

Dalam ayat ini, Islam menjadikan ketaatan kepada pemimpin selaras dengan ketaatan pada Rasul, dengan sebelumnya membahasakan ini adalah sebuah amanat. Sebab kepemimpinan identik dengan kekuasaan yang tentu berhubungan dengan absolutism. Disini, al-Qur’an secara tersirat mencegah diktarorisme, agar para pemimpin tidak meyakini kekuasaannya seabsolut Allah dan Rasul-nya.

Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya ia adalah amanat, dan sungguh ia di hari kiamat menjadi aib dan penyesalan kecuali orang yang berhak mengemban dan menjalankan sebagaimana mestinya” (HR Muslim). Beliau Saw. mengingatkan dengan keras, “Barang siapa pemimpin yang dipekerjakan Allah untuk mengurus hamba-hambanya, kemudian ia mencurangi (mereka), ia mati dan tidak akan sekali-kali mencium bau surga. (HR Muslim).

Peringatan Islam atas diktatorian dan korupsi (kecurangan) ini, menurut penulis, berhubungan dengan urgensinya yang mengakar. Sebab, jika diyakini pemimpin ini memiliki otoritas (dari) Allah yang diwakilkan kepadanya dan ketaatan kepadanya adalah ibadah, maka kemungkinan-kemungkinan eksploitasi umat pada hal-hal yang menyangkut kepentingan pemimpin menjadi suatu keniscayaan. Bukti di lapangan, gerakan politik, sosial, militer yang dibahanbakari oleh agama melahirkan orang-orang militan yang mengorbankan apapun dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan –penulis tidak menyalahkan substansi dari gerakan, itu sah, namun eksploitasi pada kepentingan tertentu yang jelas bukan untuk kemaslahatan Islam.

Tidak aneh, jika dikatakan Syeikh Syihabuddin As-Shawi dalam Syarh Jauharah at-Tauhid ketika mengomentari bait, “Adalah wajib mengesahkan Imam Adil”, (walaupun) ini adalah diskursus fiqih (baca: furu), namun pembahasannya disini sudah menjadi sunnah (kebiasaan) dari kaum (baca: ulama-ulama akidah). Sunnah dari ulama akidah untuk mengikutsertakan pembahasan ini pada struktur kajian teologi umat Islam. Artinya, hal ini sangat penting dan setiap umat Islam wajib mengetahui kewajibannya, meskipun, tidak sampai pada taraf “ma’lum min al-din bi-dharurah”. Maka dari itu, imam al-Laqqani langsung memungkas bait di atas; “Walhasil (imamah) bukanlah rukun dari akidah Islam”. Konsekuensi dari imamah bukan dari rukun Islam adalah jika ada umat Islam yang mengingkari kewajiban mendirikan imamah ini (secara menyeluruh atau parsial) maka ia tidak boleh dikafirkan. Pungkasan ini menjadi begitu krusial, karena umat pada masa kontemporer ini dilanda wabah “pencampuradukan furu-ushul” lengkap dengan pentakfirannya.

Dalam Ghiyats Umam, Imam Haramain al-Juwaini membahasakan kewajiban memilih pemimpin ini dengan lebih halus, “Mendirikan imamah –ketika hal itu mungkin– maka hukumnya wajib.” Menarik kata “ketika hal itu mungkin”, bahwa pada struktur argumentasi beliau ketika mematahkan dalil Muktazilah tentang wajibnya imamah berdasarkan al-shalah wal aslah. Imam Haromain menuturkan “Jika dimungkinkan tiadanya nabi pada suatu kurun masa tertentu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa (pada suatu masa tertentu) tidak ada imamah/ulama. Dari sini, kita mengetahui bahwa kewajiban mendirikan imamah diketahui dari syara’”. Yang perlu digaris bawahi dari pernyataan ini adalah suatu keniscayaan bahwa pada suatu zaman imamah itu absen dari umat. Jika kekhalifahan Turki Utsmani dianggap sebagai representasi dari Imamah Islam, maka sejak 3 Maret 1924, umat Islam telah kehilangan pucuk kepemimpinan. Belum jika menghitung dari hadist “Malikul Adud”, ”Kalian akan merasakan zaman kenabian –atas kehendak Allah– kemudian zaman itu diangkat, lalu akan datang zaman khilafah bermanhaj Nabawi –atas kehendak Allah– kemudian zaman itu diangkat, lalu akan datang zaman kerajaan zalim/lalim –atas kehendak Allah– kemudian zaman itu diangkat, lalu akan datang zaman kerajaan diktator –atas kehendak Allah– kemudian zaman itu diangkat, lalu kembali datang zaman khilafah dengan Manhaj Nabawi.” (HR. Ahmad). Hadist ini memiliki jangkauan tafsir yang luas, semisal jika ditakhsish dengan hadis, “(Masa) Khilafah 30 tahun setelah itu (zaman) kerajaan.” Bisa ditakar sendiri.

Terlepas dari masa absen diatas, ulama-ulama turats seperti imam Juwaini, Al-Mawardi, Abu Yala al-Farra sampai Ibnu Taimiyah telah membuat semacam cetak biru kriteria seorang pemimpin umat Islam yang ideal. Persoalannya, jika diambil dari kriteria Abu Ya’la yang paling singkat, siapa pada zaman ini yang bernasab QuraysShamim, piawai dalam berperang, politik, menegakkan syariat dan paling mumpuni dalam ilmu agama? Syarat-syarat diatas, disamping kesempurnaan panca indera, akil, baligh dan orang merdeka. Kecuali imam Mahdi, pada masa mendatang, penulis tidak yakin bisa merekomendasikan yang lain.

Pada akhirnya ketika memilih pemimpin merupakan suatu kewajiban, kemudian pemimpin yang ideal in absentia, tidak ada pilihan, kecuali memilih yang ada. Bahkan pada sistem paling mainstream (dan paling dekat dengan masyarakat Indonesia) –yang dikatakan kufur– demokrasi, kewajiban itu akan tetap ada; kewajiban memilih dengan berkompromi pada sistem demokrasi; karena menurut turats, ahlul ikhtiyar memiliki kriteria khusus.

Beruntung kompromi ini masih memiliki titik temu, seperti yang dikatakan Yusuf Qaradhawi dalam “Min Fiqih Daulah fil Islam”, bahwa inti demokrasi dengan imamah Islam adalah pada musyawarah.Tatkala membahas musyawarah, Ibnu Taimiyah dalam Siyasah Syariyyah-nya menyitir firmanAllah, “Maafkanlah mereka, mintakan ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka .” (Ali Imran 159). Dalam hal ini Abu Hurairah berkata, “Tidak ada seorangpun yang paling banyak bermusyawarah kepada para koleganya (sahabat) dari Rasulullah Saw”. Lebih jauh lagi Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa pemilu dalam perspektif Islam adalah bentuk dari kesaksian (syahadah) terhadap kualifikasi dari calon terpilih. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pemilu dalam bingkai demokrasi adalah cara pemilihan yang paling dekat dengan syariat Islam, khususnya bagi umat Islam di Indonesia.

Keluwesan fikih tidak berhenti di situ, Abu Ya’la dalam Ahkam Sulthaniyah-nya menuturkan pernyataan yang mungkin mengejutkan sebagian kalangan, “Barang siapa yang memenangkan mereka (khilafah) dengan pedang, sehingga ia menjadi Amirul Mukminin, maka tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari Akhir tinggal/bermalam (di wilayahnya) sedangkan ia tidak mengakuinya sebagai pemimpin, ia bertakwa atau ahlu maksiat (fajir) ia tetap amirul mukminin. Dari sini, menurutnya, Islam mengakui kepemimpinan orang fasik.

Senada dengan pendapat diatas, Imam Baijuri dalam syarh Jauharah Tauhid-nya menyatakan bahwa syarat-syarat ideal itu berlaku hanya pada permulaan pemilihan pemimpin, Ia menuturkan, “Jika kemudian ada seseorang yang dengan paksa merebutnya (imamah) dari pemimpin tersebut, maka hal itu menjadi sah adanya, walaupun orang tersebut tidak qualified; seperti ia belum baligh, ia seorang wanita atau seorang yang fasik, (bagi umat) wajib taat kepada perintah dan larangannya seperti (ketaatan mereka) pada pemimpin yang memenuhi syarat.

Masih pendapat selaras, Ahmad Mubarak al-Baghdadi peneliti naskah Ahkam Sultoniyah al- Mawardi menukilkan perkataan yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, “Bahwasanya suatu kepemimpinan wajib adanya, baik atau fasik (fajir), (imam Ali) ditanggapi (oleh penanya) kami sudah mengetahui yang baik, tapi bagaimana dengan yang fasik? Jika semua hak dipenuhi dan hudud ditegakkan,” jawabnya.

Sungguh amat mengagumkan melihat seorang faqih bisa beradaptasi dengan keadaan, beradaptasi dengan demokrasi, sehingga umat Islam memiliki daya tawar di mata dunia barat; sebagai pemilik hegemoni dunia saat ini. Berbaur tanpa kehilangan identitas, setelah sebelumnya beradaptasi dengan zaman kerajaan yang rentan dengan caplok-mencaplok kekuasaan. Seorang faqih melihat kemaslahatan dan keselamatan umat. Bisa dibayangkan jika dalam caplok-mencaplok antar kerajaan Islam ini, antara umat Islam terus melakukan resistansi terhadap umat islam lainnya, maka akan lebih banyak korban yang jatuh.